Indonesia Desak Gencatan Senjata di Libya

Jakarta-HARIAN BANGSA
Pemerintah Indonesia mendesak pihak-pihak yang terlibat pertikaian di Libya  segera melakukan gencatan senjata. Hal itu  untuk mencegah bertambahnya korban jiwa, khususnya dari kalangan warga sipil Libya.
Dikatakan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, konflik di Libya hanya dapat diselesaikan melalui proses politik, yakni melalui  dialog. "Kita merasa sekarang harus segera diumumkan dan dihormati gencatan senjata oleh semua pihak," katanya, Jumat  25 Maret 2011.


Phak-pihak yang harus melakukan gencatan senjata, kata Marty, antara lain pemerintah Libya dibawah Presiden Muammar Qadhafi, pihak oposisi Libya yang mendesak Qadhafi lengser dari tampuk kepemimpinan, serta pasukan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang membombardir militer Libya.
Pemerintah Libya, menurut dia,  harus segera mengakhiri serangan-serangan yang ditujukan kepada rakyatnya sendiri. Kelompok pemberontak atau oposisi juga harus menanggalkan cara-cara kekerasan yang justru membawa korban di antara warga Libya sendiri. "Pihak masyarakat internasional juga harus melihat cara-cara lain untuk bisa melindungi warga sipil Libya," katanya.

Seperti diberitakan, sejak Ahad 20 Maret lalu, pasukan Amerika Serikat dan sekutunya membombardir Libya dengan ratusan rudal yang dimuntahkan dari pesawat Tomahawk maupun kapal perang Inggris dari arah laut. Sasaran pasukan ini sedikitnya 20 lokasi yang diyakini sebagai pusat kekuatan angkatan udara Qadhafi.
Ini merupakan serangan militer Amerika dan sekutunya sejak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi memberlakukan operasi militer di Libya, Kamis pekan lalu. Bahkan, terakhir, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang beranggotakan 28 negara juga  sepakat memimpin operasi militer di Libya.

Menteri Muda Pertahanan Inggris James Gerald Douglas Howarth menyatakan blokade laut di Libya diperlukan. Blokade itu menurutnya penting untuk mencegah kiriman senjata bagi pemimpin Libya Muammar Qadhafi.
"Sebab sudah ada embargo Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Libya," ujarnya seusai Jakarta International Defense Dialogue di Balai Sidang Jakarta, Jumat, 25 Maret 2011.
Menurut Howarth, tak ada gunanya Dewan Keamanan PBB melansir resolusi berisi embargo itu jika tak ada implementasinya. "Ada kewajiban menerapkannya. Operasi kami adalah perlu, legal, dan benar," ucapnya.

Ia menegaskan, dengan dirilisnya resolusi 1973 oleh PBB, koalisi sama sekali tak bermaksud menduduki Libya. Tujuan koalisi, katanya, adalah melindungi rakyat Libya yang selama ini ditekan dan diserang Qadhafi.
Howarth mengatakan koalisi sangat serius dalam upayanya melindungi rakyat sipil. Koalisi sempat mengirimkan dua pesawat tempur dari Inggris ke Libya untuk menyerang target militer. 1500 mil dari Inggris, di menit terakhir para pilot melihat orang sipil di sana. Mereka langsung memutar haluan dan kembali pulang. "Mereka sama sekali tidak menjatuhkan bom," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal North Atlantic Treaty Organization (NATO) Anders Fogh Rasmussen menyatakan lembaganya bakal memimpin operasi militer di Libya untuk menerapkan kawasan larangan terbang bagi pasukan Qadhafi.Menurut Howarth, sepengetahuan dia, NATO tak menjadi pemimpin operasi militer di Libya. Organisasi itu hanya membantu penerapan kawasan larangan terbang.

Perihal pembagian wewenang antara NATO dan negara-negara koalisi, ujarnya, masih didiskusikan di London.Sejak Ahad, 20 Maret lalu, pasukan koalisi yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Italia membombardir Libya untuk mendongkel Qadhafi.