GKR Hemas: Penolakan Warga Terhadap PLTN Harus Diperhatikan

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengingatkan pemerintah agar menimbang serius penolakan rakyat terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).



Hal itu menyangkut jaminan keamanan penggunaan teknologinya dan keselamatan jiwa penduduk sekitar jika terjadi insiden kecelakaan atau bencana.

Seharusnya [emerintah mengeksplorasi pemanfaatan energi alternatif potensial yang lebih aman dan ramah, yang ketersediannya berlimpah di alam nusantara serta sanggup memenuhi kebutuhan energi masa kini dan masa nanti.

“Mencermati perdebatan rencana pembangunan PLTN di Indonesia pascagempa-tsunami Jepang, saya mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dan harus mempertimbangkan serius penolakan rakyat terhadap rencana pembangunan PLTN di daerah mereka."

"Bagaimana jaminan keamanan dan keselamatan diberikan pemerintah jika rencana tersebut dilanjutkan?” tanyanya di Jakarta, Sabtu (26/3/2011).

Di Muria dan Belitung, masyarakat setempat menyatakan keberatan karena daerahnya direncanakan sebagai lokasi pembangunan PLTN. “Keberatan mereka harus masuk perhitungan, untuk mempertimbangkan segala aspek PLTN," terangnya.

“Indonesia sangat kaya sumber energi yang lebih aman dan ramah seperti tenaga air, panas bumi (geothermal), ombak, angin, dan matahari. Seluruh potensi energi ini sangat menjanjikan asalkan dikelola serius dan Pemerintah menjadikannya sebagai prioritas.”

Ratus Hemas menambahkan, keberatan masyarakat tersebut bertujuan untuk menghindari kemungkinan resiko yang lebih besar. Resiko yang dimungkinkan oleh kehadiran PLTN bukan saja bersifat fisik berbentuk kecelakaan, tapi juga non fisik berbentuk psikologis karena menghilangkan rasa aman penduduk.

“Pemerintah harus bersungguh-sungguh memenuhi harapan rakyat, yaitu membangun pembangkit listrik yang lebih tepat untuk Indonesia. Indonesia tak perlu merasa tertinggal atau kalah gengsinya hanya karena tidak memiliki PLTN. Negara-negara maju pemilik PLTN hingga kini masih bermasalah, terutama soal biaya dan limbahnya. Indonesia tak seharusnya mengalami nasib yang sama.”

Hingga kini setelah 15 hari radiasi terdeteksi, kendati Pemerintah Jepang mengerahkan seluruh kemampuan manusia dan teknologinya, tetapi kebocoran belum teratasi. Jangkauan radiasi melebihi radius 80 km sementara jumlah korban yang sesungguhnya belum diketahui kepastiannya.