Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengisyaratkan akan memberikan persetujuan terlebih dahulu kepada PT Adhi Karya Tbk (ADHI) untuk membangun monorail.
Alasan Jokowi lebih memilih proyek monorail sebab dana yang digunakan berasal dari konsorsium BUMN tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Justru APBN bisa kita gunakan untuk yang lain. Jadi bukan hanya untuk membangun kereta layang," kata Jokowi saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (16/10).
Jokowi berkeinginan BUMN dapat mengajak investor dalam negeri atau bersinergi dengan sesama BUMN untuk mengerjakan proyek infrastruktur baik monorail maupun kereta layang.
"Kalau ada investor yang investor aja. Akan lebih baik lagi BUMN, maka kita akan lebih senang. Artinya, semua dalam negeri," tuturnya.
Oleh sebab itu, Jokowi akan memprioritaskan BUMN yang dapat mengerjakan proyek dengan menggunakan produk dalam negeri. Kendati demikian, Jokowi menghendaki ADHI dan Hutama Karya mempresentasikan proposal proyek tersebut.
"Bagi saya yang penting mereka presentasi dulu. Kita akan lihat presentasinya murah atau tidak, efisien atau tidak. Kita akan lihat secara profesional," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama ADHI Kiswodarmawan mengungkapkan, perseroan akan berkonsorsium dengan BUMN serta mengajak BUMD untuk menggarap proyek monorail Jakarta. Proyek ini akan terbagi dalam dua tahap, yakni tahap pertama mulai dikerjakan pada tahun ini dan diperkirakan selesai 2015 mendatang dan tahap kedua dimulai pada 2015.
"Tahap pertama ini diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp12--13 triliun. Dananya berasal dari konsorsium BUMN dan BUMD," ujar Kiswodarmawan.
Sementara itu, Direktur Utama Hutama Karya Tri Widjajanto menambahkan, perseroan akan membangun Kereta layang dengan sistem light rail transit (LRT). Dana untuk pembangunan ini diharapkan berasal dari APBN karena merupakan transportasi publik.
(KR-SSB/N001)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2012
0 komentar:
Posting Komentar